SINGKAWANG, Newsline.id – 21 Januari 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang pada 28 november tahun 2025 lalu resmi mengetok palu persetujuan atas rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar untuk masuk dalam postur APBD Tahun Anggaran 2026. Keputusan strategis ini disetujui di tengah bergulirnya rentetan persoalan hukum yang menyeret nama Wali Kota Singkawang.
Sebagaimana diketahui, publik saat ini tengah memantau perkembangan kasus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang hingga aksi pelaporan balik oleh Wali Kota terhadap sejumlah warga terkait dugaan pencemaran nama baik.
Mulusnya persetujuan pinjaman ini diduga kuat berkaitan dengan peta kekuatan di parlemen DPRD singkawang dengan Koalisi yang didominasi oleh partai pemenang Pilkada,atau yang bisa disebut sebagai “KOALISI GEMUK”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dirilis Media Center Kominfo Singkawang, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menjelaskan bahwa pinjaman ini merupakan instrumen fiskal yang mendesak. Penurunan signifikan nilai Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menyebabkan defisit yang harus segera ditutupi agar pembangunan tidak mangkrak.
Isu ini beberapa waktu lalu pernah dikritik keras oleh Dino Santana, Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS) sekaligus Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD Singkawang.
Dalam Kritiknya yang terbit di beberapa media lokal, Dino mengatakan kekhawatirnya dengan kondisi APBD ke depan Jika rencana pinjaman 150 Milyar tersebut terealisasi. “Setiap tahun APBD harus di alokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang. Ini pasti berdampak pada sektor yang bersentuhan langsung untuk kesejahteraan Masyarakat,seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih yang setiap tahun selalu jadi persoalan.
Alokasi dana hibah untuk kegiatan kemasyarakatan,rumah ibadah juga tidak menutup kemungkinan akan terdampak”.
Sebagian besar rencana Pembangunan yang dialokasikan dari dana pinjaman 150 milyar tersebut menurut kenyakinannya tidak begitu mendesak untuk kepentingan Masyarakat luas,seperti :
- Sub kegiatan pembangunan jalan -+ 38 Milyar.
- Sub kegaitan rekonstruksi jalan -+ 40 Milyar.
- Sub Pembangunan jembatan -+2,5 Milyar.
- Sub Pembangunan penguatan Tebing Sungai -+ 50 Milyar.
- Sub Pengelolaan Media komunikasi Publik -+ 1,7 Milyar.
- Sub Pelayanan Informasi Publik -+ 1,8 Milyar.
- Sub Penyelenggaraan jaringan Intra Daerah -+4,2 Milyar.
Dino juga menyoroti potensi pemangkasan hak pegawai. “Kesejahteraan ASN melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sangat bergantung pada kemampuan APBD. Jika terbebani utang, TPP bisa dipangkas atau bahkan ditiadakan,” tambahnya.
Sebelumnya kritik keras juga pernah disampaikan oleh beberapa LSM,LBH dan organisasi Masyarakat yang ada dikota singkawang melalui media sosial.
“Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlajutan keuangan daerah,saya berharap pemkot singkawang Kembali mempertimbangkan rencana pinjaman daerah ini”, Tutup Dino.
Penulis : Zaldi Aswan
Sumber Berita: Dino Santana (Ketua AGMPS & Wakil Ketua IWO-I DPD Singkawang), Media Center Kominfo Singkawang
