“Rakyat Bukan Pemandu Sorak Pemimpin”

Rabu, 14 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SINGKAWANG, Newsline.id – Pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik oleh kepala daerah seringkali disambut dengan pujian setinggi langit. Namun, kita perlu menempatkan apresiasi tersebut secara proporsional.

Ketika seorang Kepala daerah membangun jalan, jembatan, atau sekolah, ia sebenarnya sedang menjalankan kewajiban konstitusional.

Pembangunan tersebut dibiayai oleh uang pajak rakyat, bukan dari kantong pribadi sang pemimpin. Memuji kepala daerah secara berlebihan karena membangun fasilitas publik ibarat memuji matahari karena ia terbit di pagi hari—itu sudah menjadi fungsinya.

ADVERTISEMENT

WhatsApp Image 2025 01 31 at 10.32.21

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bayangkan Anda pergi ke sebuah restoran. Anda memesan makanan, lalu pelayan mengantarkan pesanan tersebut tepat ke meja Anda. Apakah Anda akan bersujud syukur atau membuat pesta perayaan karena pelayan tersebut membawakan makanan Anda? Tentu tidak. Anda cukup berterima kasih, karena memang itulah tugasnya setelah Anda membayar. Jika makanan yang datang salah atau dingin, barulah Anda melayangkan komplain. Begitu pula dengan kepala daerah; pembangunan adalah “pesanan” rakyat yang sudah dibayar melalui pajak.

Dalam ilmu politik, terdapat teori Kontrak Sosial (Socials Contract) yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau.

Teori ini menjelaskan bahwa rakyat menyerahkan sebagian hak dan mandatnya kepada pemimpin agar pemimpin tersebut mengelola sumber daya demi kesejahteraan bersama Pelajari Teori Kontrak Sosial.

Jadi, pembangunan bukanlah “hadiah” dari pemimpin kepada rakyat,melainkan pelunasan janji atas kontrak yang telah disepakati saat pemilihan.

Mengapa Harus Tetap Kritis?

Tugas utama warga negara dalam demokrasi bukanlah menjadi pemandu sorak (cheerleader), melainkan menjadi pengawas.

Jika kita terlalu sibuk memuji hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan, kita akan kehilangan ketajaman untuk melihat apa yang belum dikerjakan, mana anggaran yang bocor, atau kebijakan mana yang tidak tepat sasaran dan penyalahgunaan wewenang.

Kritik bukanlah tanda kebencian, melainkan bentuk kepedulian agar kualitas pembangunan terus meningkat dan tidak berhenti pada standar yang minimal.

Penulis : zLd_

Sumber Berita: Dino Santana

Berita Terkait

Diduga Terkait Kasus Narkotika, Oknum Polisi Diamankan Polda Kalbar
Bocah 6 Tahun Meninggal Dunia Usai Ditemukan Tenggelam di Pantai Gratis
Target Daerah Terisolasi, Kodam XII/Tpr Bangun Jembatan Perintis Garuda
Pangdam XII/Tpr Hadiri Safari Ramadhan Bersama Ustadz Das’ad Latif
Hutan Adat Dibabat, Warga Desak Bupati Ketapang Bertindak
Polres Kubu Raya: Tes Urine Semua Negatif, Tak Ada Toleransi Narkoba
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Perkara Tipikor Oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar ke Kejari Sintang
Wujudkan Institusi Bersih, Polda Kalbar Gelar Tes Urine Mendadak
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 16:16 WITA

Diduga Terkait Kasus Narkotika, Oknum Polisi Diamankan Polda Kalbar

Rabu, 25 Maret 2026 - 15:34 WITA

Bocah 6 Tahun Meninggal Dunia Usai Ditemukan Tenggelam di Pantai Gratis

Selasa, 10 Maret 2026 - 19:29 WITA

Target Daerah Terisolasi, Kodam XII/Tpr Bangun Jembatan Perintis Garuda

Senin, 9 Maret 2026 - 18:57 WITA

Pangdam XII/Tpr Hadiri Safari Ramadhan Bersama Ustadz Das’ad Latif

Sabtu, 28 Februari 2026 - 19:02 WITA

Hutan Adat Dibabat, Warga Desak Bupati Ketapang Bertindak

Berita Terbaru

Breaking News

Diduga Terkait Kasus Narkotika, Oknum Polisi Diamankan Polda Kalbar

Selasa, 14 Apr 2026 - 16:16 WITA

Advetorial

Hutan Adat Dibabat, Warga Desak Bupati Ketapang Bertindak

Sabtu, 28 Feb 2026 - 19:02 WITA