Pontianak, Newsline.id – Polemik hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar kembali mencuat setelah dinamika internal pemerintahan menjadi perhatian publik. Relasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar itu disebut memerlukan penataan ulang agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalbar pun menyerukan pentingnya rekonsiliasi dan penguatan komunikasi antar pimpinan daerah.
Seruan ini muncul sebagai respons atas ketegangan yang dianggap berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Organisasi itu menilai harmonisasi kepemimpinan merupakan syarat utama tata kelola yang efektif. Mereka menyebut perlunya sinergi yang solid untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan.
Situasi ini mencuat terutama terkait proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang menimbulkan perbedaan pandangan antar pimpinan daerah.
Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalimantan Barat menilai dinamika yang terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar perlu segera disikapi melalui langkah-langkah dialog dan peneguhan harmonisasi.
Wakil Ketua Bidang Politik & Kepemiluan Pemuda Katolik Komda Kalbar, Antoni Riyanto Wahyudi, menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan ditentukan oleh kualitas komunikasi para pemimpin daerah.
“Kami meyakini bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki komitmen besar untuk memajukan Kalimantan Barat. Namun dinamika yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan perlunya rekonsiliasi dan penguatan komunikasi di tingkat pimpinan,” ujar Antoni.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan harus berjalan dalam satu kerangka koordinasi yang utuh agar pembangunan tidak terhambat.
“Harmonisasi itu penting agar kebijakan tidak beririsan dan tidak menimbulkan interpretasi berbeda yang dapat mengganggu pelayanan publik,” lanjutnya.
Pernyataan Pemuda Katolik ini muncul setelah polemik mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang disebut menjadi pemicu ketegangan.
Antoni menilai bahwa proses tersebut harus mengedepankan prinsip objektivitas dan meritokrasi.
“Penataan pejabat harus melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi lintas pimpinan menjadi kunci agar tidak menimbulkan multitafsir di publik,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa transparansi dalam prosedur JPT penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Pemuda Katolik memandang bahwa komunikasi yang solid di tingkat pimpinan dapat mencegah polarisasi dan menjaga moral aparatur.
“Kami mengajak seluruh pihak menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Keselarasan arah kebijakan sangat diperlukan agar pelayanan publik berjalan tanpa hambatan,” tegas Antoni.
Organisasi ini menyatakan dukungan terhadap upaya konstruktif yang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Pemuda Katolik Komda Kalbar menegaskan bahwa mereka siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendorong terciptanya dialog dan sinergi antar pemimpin daerah. Harmonisasi kepemimpinan merupakan fondasi penting untuk pembangunan Kalbar yang berkelanjutan.(*).
Penulis : bd
